Aroma KKN Mencuat! LSM GASAK Tekan Kejati Lampung Periksa Anggaran Dishub Lampung Barat 2024–2025
Lampung Barat – Analityc.id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) DPP GASAK secara resmi mendesak Kejaksaan Tinggi Lampung untuk segera melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2024–2025 di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, (13/2/2026).
Desakan tersebut muncul setelah LSM DPP GASAK mengaku menemukan berbagai dugaan kejanggalan administrasi dan teknis dalam realisasi anggaran yang nilainya mencapai miliaran rupiah dan diduga mengarah pada praktik mark-up, pemecahan paket (splitting), hingga indikasi dugaan SPJ fiktif.
Ketua DPP GASAK, Rahman, menegaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat klarifikasi resmi kepada Kepala Dinas Perhubungan. Namun hingga kini, tidak ada tanggapan.
“Kami sudah menyampaikan surat klarifikasi secara resmi. Namun sangat disayangkan tidak ada respons. Padahal ini menyangkut dugaan pelanggaran terhadap Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” tegas Rahman.
Menurutnya, sikap diam tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik.
Pada Tahun Anggaran 2024, Dishub Lampung Barat merealisasikan anggaran sekitar Rp1,40 miliar untuk 193 paket kegiatan melalui metode e-purchasing, pengadaan langsung, swakelola, dan dikecualikan. Beberapa poin yang disorot:
Belanja modal alat uji kendaraan senilai Rp324 juta, Belanja ATK sekitar Rp80 juta diduga dipecah menjadi 47 paket, Belanja jasa tenaga kebersihan Rp168 juta, diduga dipecah dalam beberapa paket, Belanja modal dan pemeliharaan puluhan juta rupiah yang diduga sengaja dipaketkan kecil-kecil, Belanja perjalanan dinas mencapai Rp376 juta, diduga dipecah menjadi 18 paket.
LSM GASAK juga menuding adanya dugaan pembayaran perjalanan dinas berulang dalam satu hari kepada individu yang sama serta indikasi SPJ yang tidak sesuai realisasi.
2025, realisasi anggaran meningkat signifikan menjadi sekitar Rp5,72 miliar untuk 309 paket kegiatan. Beberapa yang menjadi perhatian:
Belanja alat dan bahan kantor Rp422 juta, diduga dipecah menjadi 174 paket, Belanja modal Rp856 juta dan belanja pemeliharaan Rp145 juta, diduga dipaketkan terpisah-pisah, Belanja rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) mencapai Rp3,61 miliar, diduga dibagi dalam beberapa paket, Belanja perjalanan dinas Rp139 juta, diduga dipecah menjadi 25 paket.
LSM DPP GASAK menduga pola ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan telah berlangsung sejak tahap perencanaan, penganggaran, pemaketan, hingga realisasi.
“Jika benar ada pemecahan paket untuk menghindari mekanisme tender dan pengawasan, maka ini sudah masuk kategori pelanggaran serius. Aparat penegak hukum harus turun tangan,” ujar Rahman.
LSM DPP GASAK meminta Kejati Lampung segera:
- Melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh paket pengadaan 2024–2025.
- Menelusuri dugaan kelebihan pembayaran dan mark-up.
- Memeriksa seluruh dokumen perjalanan dinas dan SPJ.
- Memanggil serta memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab.
GASAK menegaskan bahwa pengelolaan anggaran publik harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut uang rakyat. Jika terbukti ada penyimpangan, harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu,” tutup Rahman.
Sementara itu, saat dikonfirmasi wartawan analityc melalui pesan WhatsApp, Kepala Dishub Lampung Barat memberikan jawaban normatif dan menyatakan akan mempelajari masukan yang disampaikan.
“Akan kami pelajari dan kami baca dengan teliti. Ke depannya kami tetap mohon masukan, saran, kontrol dan koreksi untuk mencegah dan menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi. Saya masih baru di Perhubungan,” tulisnya singkat.
DPP GASAK Menunggu langkah konkret aparat penegak hukum untuk mengurai dugaan penyimpangan anggaran tersebut. (Red)
Tidak ada komentar