Tolak Pelarangan Vape Secara Menyeluruh, Samudera Artha Law Firm Desak MUI Kaji Ulang Fatwa

redaksianalityc@gmail.com
17 Nov 2026 08:10
Nasioanl 0 225
5 menit membaca

JAKARTA, Analityc.id – Samudera Artha Law Firm menyatakan keberatan terhadap wacana pelarangan rokok elektrik atau vape secara menyeluruh yang dikaitkan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Melalui siaran pers tertanggal 16 November 2026, Samudera Artha Law Firm menilai kebijakan mengenai rokok elektrik harus didasarkan pada kajian hukum, pertimbangan kesehatan, serta bukti ilmiah yang komprehensif. Penilaian terhadap vape dinilai tidak tepat apabila dilakukan dengan menyamaratakan seluruh jenis produk, kandungan, dan tujuan penggunaannya.

Advokat sekaligus Managing Partner Samudera Artha Law Firm, Ahmad Syahroni Fadhil, S.H., M.H., menegaskan bahwa persoalan utama dalam wacana pelarangan vape secara menyeluruh adalah pendekatan generalisasi yang tidak mempertimbangkan perbedaan karakteristik setiap produk.

Menurut Ahmad, produk yang mengandung zat terlarang, produk dengan kandungan nikotin, maupun produk tanpa nikotin memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda. Begitu pula penggunaan vape untuk kebutuhan rekreasional dengan penggunaannya oleh perokok dewasa yang berupaya berhenti mengonsumsi rokok konvensional.

“Penanganan terhadap produk yang terbukti mengandung zat berbahaya atau disalahgunakan untuk konsumsi narkotika tentu harus dilakukan secara tegas. Namun, penyalahgunaan terhadap suatu produk tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk melarang seluruh produk dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda,” tegas Ahmad.

Soroti Penerapan Hukum Islam dan Prinsip Proporsionalitas

Dalam perspektif hukum Islam, Samudera Artha Law Firm menilai penerapan metode sadd adz-dzari’ah sebagai dasar pengharaman perlu mempertimbangkan hubungan antara suatu sarana dengan kemudaratan yang ditimbulkannya.

Metode tersebut memang bertujuan mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang. Namun, kemungkinan suatu perangkat disalahgunakan tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk mengharamkan seluruh bentuk penggunaannya.

Menurut Ahmad, apabila suatu produk terbukti menjadi sarana konsumsi narkotika atau mengandung zat berbahaya, pembatasan hingga pelarangan terhadap produk tersebut dapat dibenarkan.

Sebaliknya, apabila risiko yang ditemukan masih dapat dikendalikan melalui pengawasan kandungan, standardisasi produk, pembatasan distribusi, dan penegakan hukum, maka kebijakan pelarangan secara menyeluruh perlu dipertimbangkan kembali.

Ia juga menekankan bahwa prinsip hifz an-nafs dalam maqashid syariah tidak hanya berbicara mengenai pencegahan bahaya, tetapi juga menuntut agar setiap kebijakan benar-benar efektif dalam melindungi masyarakat.

PP Nomor 28 Tahun 2024 Jadi Dasar Pengendalian Vape

Dari perspektif hukum positif, Samudera Artha Law Firm menyebut Indonesia telah memiliki regulasi mengenai rokok elektrik melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Sejumlah ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, di antaranya Pasal 429, 430, 434, 437, dan 458, mengatur mekanisme pengendalian rokok elektrik. Pengaturan tersebut mencakup pembatasan penjualan berdasarkan usia, larangan penjualan dalam kondisi tertentu, kewajiban peringatan kesehatan, serta pengawasan terhadap produksi dan peredaran.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum positif Indonesia saat ini mengedepankan mekanisme pengendalian melalui sejumlah pembatasan dan kewajiban hukum.

“Jika pemerintah hendak mengubah pendekatan tersebut menjadi pelarangan total, kebijakannya harus melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sah. Tidak cukup hanya dengan merujuk pada suatu fatwa. Harus ada landasan yuridis, sosiologis, dan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ahmad.

Ia juga mengingatkan bahwa fatwa MUI dan peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang berbeda.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, fatwa MUI tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tidak secara otomatis membentuk larangan dalam hukum positif maupun melahirkan sanksi pidana atau keperdataan bagi pengguna vape.

Penelitian Internasional Jadi Pertimbangan

Samudera Artha Law Firm turut menyoroti sejumlah penelitian internasional mengenai penggunaan rokok elektrik, khususnya terkait potensinya sebagai salah satu alternatif dalam upaya penghentian konsumsi rokok konvensional.

Penelitian sistematis Cochrane yang diterbitkan pada November 2025 dengan judul Electronic Cigarettes for Smoking Cessation melibatkan 104 penelitian dengan total 30.366 peserta.

Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa rokok elektrik bernikotin dapat meningkatkan keberhasilan penghentian merokok dibandingkan terapi pengganti nikotin atau Nicotine Replacement Therapy (NRT), berdasarkan kondisi penelitian yang dikaji.

Selain itu, laporan National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine yang menelaah lebih dari 800 penelitian menyimpulkan bahwa rokok elektrik memiliki paparan sejumlah zat toksik yang lebih rendah dibandingkan rokok konvensional. Peralihan sepenuhnya dari rokok konvensional ke rokok elektrik juga dikaitkan dengan penurunan paparan sejumlah zat berbahaya.

Meski demikian, Ahmad menegaskan bahwa hasil penelitian tersebut bukan berarti vape sepenuhnya aman atau bebas risiko. Penggunaannya tetap membutuhkan pengawasan dan pembatasan yang memadai.

Menurutnya, hasil penelitian ilmiah harus menjadi bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya didasarkan pada asumsi, tetapi juga mempertimbangkan fakta dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Sampaikan Empat Sikap, Minta Fatwa MUI Dikaji Ulang

Berdasarkan kajian hukum dan sejumlah pertimbangan tersebut, Samudera Artha Law Firm menyampaikan empat sikap resmi.

Pertama, meminta MUI melakukan kajian ulang terhadap Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 dengan melibatkan ahli kesehatan, farmakologi, lingkungan, hukum, dan ushul fikih.

Kedua, menolak pelarangan rokok elektrik secara menyeluruh apabila tidak didasarkan pada kajian ilmiah dan pertimbangan hukum yang proporsional.

Ketiga, mendorong pemerintah mengutamakan pengawasan kandungan, standardisasi produk, pembatasan usia, pengendalian distribusi, serta penindakan tegas terhadap penyalahgunaan rokok elektrik.

Keempat, meminta agar setiap kebijakan pelarangan rokok elektrik dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan didasarkan pada bukti ilmiah serta pertimbangan kepentingan masyarakat.

Samudera Artha Law Firm menegaskan bahwa kritik terhadap Fatwa MUI bukan merupakan bentuk penolakan terhadap tujuan perlindungan kesehatan masyarakat maupun kewenangan MUI dalam menetapkan pandangan keagamaan.

Sebaliknya, pandangan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan proporsionalitas.

“Perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas. Namun, kebijakan publik tidak boleh dibangun hanya berdasarkan generalisasi. Setiap pembatasan harus memiliki dasar hukum, bukti yang memadai, dan ukuran proporsionalitas yang jelas,” demikian penegasan Samudera Artha Law Firm.

SAMUDERA ARTHA LAW FIRM
Solusi Hukum Strategis, Terpercaya & Profesional.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *