Korporasi Rakyat Desak Mabes Polri Buka Kembali Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Eka Afriana

redaksianalityc@gmail.com
13 Nov 2026 07:08
Nasioanl 0 613
2 menit membaca

JAKARTA, Analityc.id – Korporasi Rakyat mendesak Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk mengambil alih dan membuka kembali penyelidikan kasus dugaan pemalsuan dokumen yang menyeret nama mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Eka Afriana.

Desakan ini muncul karena penanganan perkara yang sempat viral tersebut dinilai mandek di tingkat daerah setelah dilaporkan sejak lebih dari setahun lalu.
Koordinator Korporasi Rakyat, A. Zahriansyah, menegaskan bahwa langkah membawa persoalan ini ke Mabes Polri bertujuan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan serta menjaga kedaulatan hukum di Indonesia. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan dugaan perubahan tahun kelahiran pada dokumen kependudukan dan syarat seleksi CPNS tahun 2008 ini terkesan dibungkus rapi dan tidak memiliki kejelasan status hukum di Provinsi Lampung.

Zahriansyah pada kamis 12/11/26 di Jakarta mengaskan tindakan pemalsuan dokumen pribadi demi kepentingan pribadi yang berpotensi merugikan keuangan negara tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian. Ia menekankan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang jabatan maupun pengaruh politik yang dimiliki terlapor.

Sebelumnya, dugaan manipulasi data identitas Eka Afriana ini telah resmi dilaporkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Polda Lampung pada 2 Juni 2025. Namun, hingga memasuki akhir tahun 2026, proses penyelidikan di tingkat daerah dianggap berjalan di tempat sehingga memicu berbagai elemen masyarakat untuk membawa tuntutan ini ke tingkat nasional.

Melalui pengawalan langsung di Mabes Polri, Korporasi Rakyat berharap tim penyidik pusat dapat mengusut tuntas dan membuka tabir kepalsuan dalam kasus tersebut secara objektif. “Kepastian hukum yang transparan sangat dinantikan publik agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga dengan baik”. Jelas Zahriansyah.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *