PESISIR BARAT, Analityc.id – Kinerja dan kedisiplinan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat kembali menjadi sorotan. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 kembali gagal dilaksanakan akibat tidak terpenuhinya kuorum (11/11/2026).
Dari total 25 anggota DPRD Pesisir Barat, hanya 14 orang yang hadir. Padahal, pimpinan rapat telah memberikan kesempatan melalui dua kali skorsing, masing-masing selama 25 menit, untuk menunggu kehadiran anggota dewan lainnya. Namun, hingga batas waktu tersebut, jumlah kehadiran tetap tidak memenuhi persyaratan untuk melanjutkan sidang.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Pesisir Barat, Mat Muhizar, didampingi Wakil Ketua II M. Amin Basri. Turut hadir Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan, Wakil Bupati Irawan Topani, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Wakil Ketua I DPRD Pesisir Barat, Mat Muhizar, menjelaskan bahwa agenda paripurna tersebut merupakan tahapan penting dalam proses pembahasan RAPBD 2027. Sebab, pandangan umum fraksi menjadi bagian dari mekanisme penyampaian sikap, masukan, serta catatan politik terhadap rancangan kebijakan anggaran pemerintah daerah.
“Paripurna ini tidak bisa kita laksanakan karena kehadiran teman-teman anggota dewan tidak memenuhi kuorum,” kata Mat Muhizar.
Ia mengungkapkan, pada awal pelaksanaan rapat hanya 11 anggota DPRD yang hadir. Setelah dilakukan skorsing selama 25 menit, jumlah tersebut bertambah menjadi 14 orang dari total 25 anggota dewan.
Meski demikian, jumlah kehadiran tersebut tetap belum mencukupi persyaratan sehingga rapat paripurna tidak dapat dilanjutkan.
Saat ditanya mengenai alasan ketidakhadiran anggota dari sejumlah fraksi, Mat Muhizar menyatakan tidak ingin mencampuri keputusan politik internal masing-masing fraksi.
“Saya tidak memiliki hak untuk mengomentari urusan putusan politik di fraksi lain, karena itu bukan kapasitas saya,” ujarnya.
Kendati demikian, ia berharap seluruh anggota DPRD dapat lebih mengutamakan tanggung jawab kelembagaan dengan menghadiri setiap agenda resmi, terlebih rapat yang berkaitan langsung dengan pembahasan anggaran daerah.
Kembali gagalnya rapat paripurna akibat tidak terpenuhinya kuorum menjadi catatan serius bagi DPRD Kabupaten Pesisir Barat. Terlebih, agenda yang tertunda kali ini berkaitan dengan pembahasan RAPBD 2027, yang menentukan arah kebijakan pembangunan dan penggunaan keuangan daerah pada tahun mendatang.
Publik tentu berharap seluruh anggota legislatif tidak mengabaikan tanggung jawab kelembagaan. Sebab, pembahasan APBD bukan sekadar agenda formalitas, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat luas, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan hingga program kesejahteraan masyarakat.
Ketidakhadiran anggota dewan dalam agenda strategis tersebut patut menjadi bahan evaluasi internal DPRD. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai penyebab berulangnya kegagalan rapat paripurna sekaligus kepastian bahwa proses pembahasan anggaran tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan.
Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar alasan, melainkan komitmen dan tanggung jawab nyata dari seluruh wakil rakyat agar pembahasan APBD 2027 tidak terus terhambat oleh persoalan kuorum.
Sebab, mandat yang diberikan masyarakat kepada anggota DPRD bukan hanya untuk menduduki kursi legislatif, tetapi juga menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab.
Tidak ada komentar