
BANDAR LAMPUNG, Analityc.id — Pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2025 kembali menjadi sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LANTANG mendesak Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan audit serta pemeriksaan menyeluruh terhadap sejumlah kegiatan yang dinilai menyimpan berbagai kejanggalan.
Ketua LSM LANTANG, Arapat S.H., menyebut sorotan tersebut mencakup belanja barang dan jasa, kegiatan pelatihan, pekerjaan pembangunan fasilitas kesehatan, pengadaan obat dan BMHP, perjalanan dinas hingga proses pemilihan penyedia.
Menurut data yang disampaikan LANTANG, sejumlah kegiatan yang menjadi perhatian memiliki nilai mencapai puluhan miliar rupiah.
“Kami meminta seluruh kegiatan yang kami soroti diperiksa secara menyeluruh. Jangan hanya melihat laporan administrasi, tetapi cocokkan dengan pelaksanaan di lapangan,” kata Arapat.
Salah satu kegiatan yang disorot adalah pembangunan relokasi Gedung Labkesda Kabupaten Pringsewu dengan nilai sekitar Rp11,14 miliar.
LANTANG juga menyoroti kegiatan kursus, pelatihan, bimtek, workshop dan lokakarya di luar wilayah Pringsewu senilai Rp5 miliar, pengadaan obat PKD sekitar Rp3,09 miliar, pembangunan sejumlah Puskesmas Pembantu dengan nilai masing-masing sekitar Rp890,89 juta, serta pengadaan BMHP PKD sekitar Rp1,05 miliar.
Selain itu, terdapat penambahan ruangan Puskesmas Banyumas senilai sekitar Rp1,22 miliar, belanja reagen BMHP Kesling sekitar Rp760,37 juta, mobil ambulans Puskesmas sekitar Rp780 juta, dan sejumlah kegiatan cetak serta belanja rutin lainnya.
Sorotan LANTANG tidak berhenti pada besarnya nilai anggaran. Mereka juga mempertanyakan sejumlah pola pengadaan yang diduga mengalami pemecahan paket sehingga perlu diperiksa apakah seluruh prosesnya telah sesuai ketentuan pengadaan pemerintah.
Arapat meminta aparat membuka seluruh rangkaian proses pengadaan, mulai dari perencanaan, penyusunan HPS, spesifikasi teknis, metode pemilihan, peserta, evaluasi hingga penetapan pemenang.
“Kami mendapatkan informasi mengenai dugaan pengondisian pemenang pada sejumlah kegiatan dengan nilai sekitar Rp15 miliar. Ini harus dibuktikan atau dibantah melalui pemeriksaan dokumen. Jangan sampai ada pihak yang sudah diarahkan menjadi pemenang sebelum proses pemilihan berlangsung,” tegas Arapat.
Menurut dia, pemeriksaan juga perlu memastikan apakah proses pengadaan berlangsung secara transparan, kompetitif dan memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia sesuai aturan.
“Kalau semua sesuai prosedur, silakan dibuka dan dijelaskan. Tetapi jika ditemukan adanya pengaturan atau pelanggaran, tentu harus ada pertanggungjawaban,” lanjutnya.
LANTANG juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan dokumen kontrak.
Arapat menyebut pihaknya memperoleh informasi mengenai dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi serta kemungkinan adanya pengurangan volume pekerjaan.
Namun, ia menegaskan bahwa dugaan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan teknis.
“Jangan hanya menghitung dari dokumen. Periksa fisiknya. Bandingkan RAB, kontrak, spesifikasi dan volume dengan hasil pekerjaan yang sebenarnya,” ujarnya.
Menurutnya, apabila ditemukan perbedaan, pemeriksaan harus menghitung secara objektif nilai pekerjaan yang tidak sesuai dan memastikan pihak yang bertanggung jawab.
Belanja perjalanan dinas dalam kota juga menjadi salah satu sorotan. Berdasarkan data yang disampaikan LANTANG, perjalanan dinas dalam kota tercatat dalam 91 item kegiatan dengan total sekitar Rp554,34 juta.
LANTANG meminta seluruh dokumen perjalanan dinas diverifikasi, termasuk surat tugas, SPD, bukti transportasi, kuitansi, penginapan, laporan perjalanan dan dokumen pendukung lainnya.
Arapat juga menyinggung dugaan perjalanan dinas ganda serta kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara perjalanan yang tercatat dengan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan.
“Semua harus dicocokkan. Kalau perjalanan memang dilakukan, tentu ada bukti dan dokumen pendukungnya. Kalau ada pembayaran yang tidak sesuai, harus dijelaskan,” katanya.
Sejumlah belanja rutin juga masuk dalam daftar yang dipertanyakan LANTANG.
Di antaranya fotokopi folio pada 77 item kegiatan senilai sekitar Rp71,15 juta, konsumsi rapat pada 83 item kegiatan sekitar Rp574,11 juta, ATK dan kertas HVS A4 pada 34 kegiatan sekitar Rp41,62 juta, serta belanja surat kabar/koran pada lima kegiatan sekitar Rp29,61 juta.
LANTANG meminta agar belanja tersebut diuji berdasarkan kebutuhan riil, bukti penerimaan barang atau jasa, volume, harga satuan serta dokumen pertanggungjawabannya.
Arapat menegaskan, LANTANG tidak ingin berbagai dugaan tersebut berhenti sebagai polemik. Pihaknya meminta Inspektorat Kabupaten Pringsewu melakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh. Jika ditemukan indikasi kerugian keuangan negara atau unsur pelanggaran hukum, LANTANG meminta APH melakukan pendalaman sesuai kewenangannya.
“Kami meminta pemeriksaan dilakukan secara objektif. Bila tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan kepada publik bahwa kegiatan tersebut telah sesuai. Tetapi apabila ditemukan penyimpangan, jangan dibiarkan,” tegas Arapat.
Ia mengatakan LANTANG akan melengkapi data dan dokumen untuk disampaikan kepada aparat penegak hukum.
LANTANG juga menyatakan akan mempertimbangkan aksi demonstrasi serta pelaporan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung apabila persoalan tersebut tidak mendapat tindak lanjut.
“Kami akan kawal persoalan ini. Data dan dokumen akan kami lengkapi. Jika ada bukti yang mengarah pada pelanggaran, kami akan menyampaikannya kepada aparat penegak hukum,” ujar Arapat.
Menurutnya, pengawasan terhadap anggaran kesehatan menjadi penting karena anggaran tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan fasilitas kesehatan masyarakat.
“Yang kami minta sederhana, buka semuanya secara transparan. Periksa dokumennya, cek pekerjaan fisiknya, telusuri proses pengadaannya dan hitung jika memang terdapat kerugian negara,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu mengenai dugaan dan sorotan yang disampaikan LSM LANTANG. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu maupun pihak terkait lainnya.
Tidak ada komentar