Dugaan Pungutan BOS SMA 6–7 Persen di Tanggamus Disorot GASAK, Kemendikdasmen dan KPK Bakal Didatangi

redaksianalityc@gmail.com
13 Okt 2026 06:53
Daerah 0 45
4 menit membaca

JAKARTA, Analityc.id — Dugaan praktik pungutan dalam pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMA Negeri di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, mendapat sorotan serius dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan (DPP GASAK).Selasa/13/2026.

Lembaga tersebut mendesak dilakukannya pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola dana pendidikan dan menyiapkan aksi unjuk rasa ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta.

Ketua Umum DPP GASAK, Rahman, mengungkapkan bahwa pihaknya menyoroti dugaan pungutan sebesar 6–7 persen dari setiap pencairan dana BOS. Dugaan tersebut dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan apakah terdapat praktik penarikan dana tanpa dasar hukum yang sah.

Menurut Rahman, pihaknya telah menghimpun sejumlah data dan dokumen awal yang akan menjadi bahan untuk meminta klarifikasi kepada pihak terkait sekaligus mendorong aparat penegak hukum melakukan penelusuran lebih lanjut.

“Dana BOS merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Penggunaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika benar terdapat pungutan yang tidak memiliki dasar hukum, persoalan ini harus diusut secara profesional,” tegas Rahman.

GASAK menilai dugaan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan. Namun, lembaga itu juga mendorong agar setiap informasi mengenai besaran pungutan, mekanisme penarikan, dan pihak yang diduga terlibat dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen serta keterangan resmi.

GASAK turut menyoroti informasi mengenai alokasi dana BOS jenjang SMA/SMK di Kabupaten Tanggamus pada tahun anggaran 2026 yang dalam bahan rilisnya disebut mencapai Rp28,7 miliar, tersebar pada 54 sekolah dengan total 18.568 peserta didik.

Angka tersebut perlu dicocokkan dengan data resmi pemerintah mengenai jumlah sekolah penerima, jumlah siswa, besaran satuan biaya, serta realisasi penyaluran dana BOS tahun berjalan.

Menurut GASAK, besarnya anggaran pendidikan menuntut pengawasan yang ketat agar dana publik benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyimpangan yang berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kepentingan peserta didik.

Jika dugaan pungutan 6–7 persen itu terbukti, GASAK meminta pihak berwenang menelusuri mekanisme penarikan, pihak yang menerima dana, serta kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Sebagai bentuk tekanan publik, GASAK menyatakan tengah menyiapkan aksi unjuk rasa di Jakarta. Aksi tersebut direncanakan menyasar Kemendikdasmen dan KPK RI untuk mendesak pengawasan serta penelusuran terhadap dugaan penyimpangan dana BOS di Kabupaten Tanggamus.

Rahman menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan memastikan laporan masyarakat ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan.

“Kami akan membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Kami meminta Kemendikdasmen memberikan perhatian terhadap tata kelola dana BOS, sementara KPK diharapkan menelaah informasi yang disampaikan sesuai kewenangannya,” ujarnya.

GASAK juga menyatakan akan menempuh jalur pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum di Lampung apabila hasil klarifikasi dan penelaahan dokumen menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang layak ditindaklanjuti.

Lembaga tersebut berencana menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung atau Kepolisian Daerah Lampung, dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi Lampung untuk mendorong pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.

GASAK berharap pemeriksaan tidak berhenti pada penelusuran administrasi, tetapi juga mencakup mekanisme penyaluran dan penggunaan dana apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti.

Di sisi lain, klarifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung serta sekolah-sekolah yang menjadi perhatian sangat diperlukan untuk memperoleh gambaran yang berimbang.

Rahman menegaskan bahwa pengawasan terhadap dana BOS harus menjadi perhatian bersama, mengingat anggaran tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar dan pemenuhan kebutuhan sekolah.

“Pendidikan bukan tempat untuk mencari keuntungan pribadi. Dana BOS harus digunakan sesuai peruntukannya. Kami akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong agar setiap dugaan yang disertai bukti ditindaklanjuti secara transparan,” pungkasnya.

GASAK menyatakan akan terus mengumpulkan informasi, meminta klarifikasi, dan menyiapkan langkah lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku.

Lembaga itu berharap instansi terkait memberikan respons terbuka demi menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Tanggamus.

Hingga berita ini di terbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam bahan informasi yang disampaikan GASAK kepada redaksi.

Redaksi tetap membuka ruang bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan, menyampaikan data pembanding, maupun membantah dugaan yang beredar.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *