
BANDAR LAMPUNG, 22 September 2026 — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LANTANG menyoroti sejumlah dugaan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2025.
LANTANG mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik di tingkat Provinsi Lampung maupun Kabupaten Tanggamus, melakukan pemeriksaan dan audit secara menyeluruh terhadap sejumlah kegiatan yang dinilai perlu mendapat perhatian Khusus, termasuk mekanisme pengadaan, realisasi kegiatan, penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban administrasi.
Ketua LANTANG, Arapat S.H., mengatakan pihaknya menemukan sejumlah informasi dan indikasi yang menurut organisasi tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan oleh inspektorat/Kejari/kajati Lampung.
“Kami meminta APH tidak hanya melihat dokumen secara administratif, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap realisasi kegiatan di lapangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran, dokumen pertanggungjawaban, spesifikasi, volume pekerjaan maupun barang yang diterima masyarakat, maka harus ditelusuri secara serius,” ujar Arapat.
Berdasarkan penelusuran dan data yang dihimpun LANTANG, terdapat sejumlah pos belanja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2025 yang menjadi perhatian.
Di antaranya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dengan 16 item kegiatan senilai sekitar Rp28,33 juta.
Kemudian Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebanyak tujuh item kegiatan dengan nilai sekitar Rp483,83 juta.
LANTANG juga menyoroti Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebanyak tujuh item dengan nilai sekitar Rp49,25 juta, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sekitar Rp83,54 juta, serta Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebanyak enam item dengan nilai sekitar Rp12,9 juta.
Selain itu, terdapat Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan sekitar Rp105 juta, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sekitar Rp51,08 juta, serta Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sekitar Rp71,77 juta.
Menurut LANTANG, besaran anggaran tersebut perlu diuji dengan kondisi faktual di lapangan untuk memastikan seluruh belanja benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
LANTANG juga menyampaikan dugaan adanya pemecahan kegiatan atau paket pengadaan yang menurut mereka perlu diperiksa untuk memastikan apakah dilakukan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, organisasi tersebut mengaku menemukan informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi maupun volume pada sejumlah kegiatan.
Namun, LANTANG meminta seluruh dugaan tersebut dibuktikan melalui pemeriksaan resmi.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada dugaan. Karena itu, kami meminta APH dan auditor melakukan pemeriksaan secara objektif. Kalau memang sesuai aturan, tentu harus dibuktikan. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran atau kerugian negara, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,” kata Arapat.
LANTANG juga menyoroti kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara nilai anggaran dengan realisasi serta dokumen pertanggungjawaban pada sejumlah kegiatan. Termasuk dugaan adanya dokumen pertanggungjawaban yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
Selain belanja kegiatan dinas, LANTANG turut meminta perhatian terhadap penyaluran bantuan sosial, khususnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
LANTANG mengaku memperoleh informasi mengenai sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercatat sebagai penerima bantuan, namun mengaku belum menerima bantuan sebagaimana mestinya.
Atas informasi tersebut, LANTANG meminta dilakukan pemeriksaan terhadap data penerima, waktu pencairan, mekanisme penyaluran, saluran transaksi, serta bukti penerimaan bantuan.
Menurut LANTANG, pemeriksaan diperlukan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.
“Kalau ada KPM yang tercatat menerima bantuan tetapi mengaku tidak menerima, ini harus diverifikasi. Kami meminta dilakukan audit trail terhadap transaksi, sehingga dapat diketahui kapan bantuan dicairkan, melalui saluran apa, dan kepada siapa bantuan tersebut benar-benar diterima,” tegas Arapat.
LANTANG menilai, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data pencairan dan keterangan KPM, maka pihak terkait perlu dimintai penjelasan dan dilakukan penelusuran lebih lanjut sesuai mekanisme hukum.
Perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi jadi sorotan, Pos Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD juga menjadi perhatian LANTANG. Organisasi tersebut menduga terdapat kemungkinan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjalanan dinas, antara lain terkait jumlah personel, waktu perjalanan, biaya transportasi dan akomodasi, hingga dokumen pendukung.
LANTANG juga meminta APH memeriksa kemungkinan adanya perjalanan dinas yang waktunya berdekatan atau tumpang tindih, termasuk memastikan setiap klaim biaya benar-benar berkaitan dengan kegiatan kedinasan.
Selain itu, dokumen seperti tiket perjalanan, kuitansi penginapan, surat tugas, laporan perjalanan dinas dan bukti pembayaran diminta untuk diverifikasi.
“Semua harus diuji dengan dokumen dan fakta. Jangan sampai ada pembayaran yang tidak didukung perjalanan sebenarnya. Kalau memang terdapat dokumen yang tidak sesuai, tentu harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab,” ujar Arapat.
Desak Audit dan Pemeriksaan Independen
LANTANG menegaskan pihaknya tidak sedang memvonis adanya tindak pidana. Seluruh informasi yang disampaikan merupakan dugaan yang menurut mereka perlu diverifikasi oleh aparat dan auditor berwenang.
Karena itu, LANTANG meminta APH melakukan pemeriksaan secara independen terhadap pengelolaan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2025.
Pemeriksaan tersebut, menurut LANTANG, penting untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran administrasi, ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan, penyimpangan penggunaan anggaran, atau bahkan potensi kerugian keuangan negara.
“Kami meminta APH turun langsung dan membuka persoalan ini secara terang. Jangan sampai dugaan penyimpangan anggaran publik dibiarkan tanpa pemeriksaan. Uang yang digunakan adalah uang negara dan masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut direalisasikan,” tegas Arapat.
LANTANG menyatakan akan terus mengumpulkan dokumen dan informasi tambahan. Jika hasil penelusuran dinilai cukup, pihaknya berencana menyampaikan laporan secara resmi kepada Kejaksaan Tinggi Lampung disertai data dan bukti pendukung.
LANTANG juga membuka ruang bagi pihak Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi atas seluruh dugaan yang disampaikan.
Hingga rilis ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus mengenai tudingan dan dugaan kejanggalan yang disampaikan LANTANG. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan.
Tidak ada komentar