AUM Lampung Siapkan Aksi ke Polda, Desak Usut Tuntas Dugaan Penyerbuan Ponpes Hamalatul Qur’an

redaksianalityc@gmail.com
5 Nov 2026 05:37
Daerah 0 42
3 menit membaca

BANDAR LAMPUNG, Analityc.id – Aliansi Umat Islam (AUM) Lampung bersiap menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Lampung, Senin (9 November 2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas peristiwa dugaan penyerbuan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Qur’an di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang dinilai telah melukai perasaan umat Islam.

Dalam aksi tersebut, AUM Lampung membawa tuntutan tegas agar aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan tindakan kekerasan, pelecehan, serta pelanggaran prosedur yang disebut terjadi di lingkungan pesantren tahfiz Al-Qur’an putri tersebut (5/11/2016).

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Gunawan Pharrikesit, menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Menurutnya, tindakan aparat yang diduga memasuki ruang privat pesantren pada dini hari, saat para santriwati dan pengasuh tengah beristirahat, harus diperiksa secara serius dan transparan.

“Bagaimana mungkin lingkungan pesantren yang dihuni para santriwati, termasuk perempuan di bawah umur bahkan balita, harus menghadapi operasi dengan pengerahan personel bersenjata lengkap? Penegakan hukum harus tetap mengedepankan prosedur, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” tegas Gunawan yang juga berprofesi sebagai advokat.

Ia turut menyoroti pernyataan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan, yang menyebut peristiwa tersebut sebagai bagian dari operasi penegakan hukum oleh aparat gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo.

Bagi Gunawan, penjelasan tersebut perlu disertai keterbukaan mengenai dasar hukum, tujuan operasi, prosedur pelaksanaan, serta alasan pengerahan personel ke lingkungan pesantren.

“Kalau memang itu operasi penegakan hukum, publik berhak mengetahui apa dasar dan prosedurnya. Jangan sampai tindakan yang mengatasnamakan penegakan hukum justru menimbulkan persoalan baru, terutama menyangkut perlindungan perempuan dan anak-anak,” ujarnya.

Gunawan juga menilai dugaan adanya tindakan diskriminatif maupun sentimen anti-Islam harus ditelusuri secara objektif. Ia meminta agar seluruh pihak tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum fakta dan hasil pemeriksaan diungkap secara terbuka.

Menurutnya, institusi kepolisian memiliki kewajiban memastikan bahwa setiap tindakan anggotanya berjalan sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur, serta prinsip perlindungan hak warga negara.

AUM Lampung pun menyampaikan tuntutan agar pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam pelanggaran hukum maupun etik diproses secara tegas. Bahkan, apabila ditemukan pelanggaran berat, sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dinilai perlu diterapkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Kami meminta agar siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, penghinaan, atau tindakan pelecehan terhadap penghuni pesantren ditindak tegas. Tangkap, pecat, dan adili apabila unsur pelanggaran pidana maupun etiknya terbukti. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan aparat,” tegasnya.

Ia menambahkan, perjuangan menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari hak konstitusional masyarakat. Karena itu, AUM Lampung meminta agar rencana aksi tersebut diterima dan dikawal secara profesional oleh aparat kepolisian.

Melalui aksi di Mapolda Lampung, AUM berharap institusi Polri memberikan perhatian serius terhadap peristiwa di Ponpes Hamalatul Qur’an serta mendorong pengusutan yang transparan, independen, dan akuntabel.

“Kami tidak meminta siapa pun dihukum tanpa proses hukum. Namun, kami menuntut kebenaran dibuka, dugaan pelanggaran diusut, dan siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” pungkas Gunawan.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *