
BANDAR LAMPUNG, Analityc.id — Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) Provinsi Lampung mendesak DPRD Provinsi Lampung mengawal sekaligus meneruskan 10 tuntutan buruh kepada DPR RI dan pemerintah pusat.
Desakan tersebut disampaikan Koordinator KBPBI Lampung, Eko Rahmawan, saat menyampaikan aspirasi dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Provinsi Lampung, Kamis (17/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, KBPBI menyoroti berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dinilai masih membutuhkan penguatan regulasi, mulai dari perlindungan tenaga kerja, kepastian kerja, sistem outsourcing, pengupahan, pesangon, kebebasan berserikat, hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Eko mengatakan, perkembangan regulasi ketenagakerjaan harus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan aturan baru. Menurutnya, perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 perlu menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi perlindungan ketenagakerjaan.
“Dalam perjalanannya ternyata banyak aspirasi yang sudah diberikan oleh pekerja tidak terakomodasi. Waktu penyusunan RUU juga kelihatannya dibuat mepet, karena ada amanah bahwa pembahasan ini harus diselesaikan,” ujar Eko.
Ia berharap DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung tidak hanya menerima aspirasi tersebut, tetapi turut mengawal dan meneruskannya kepada DPR RI serta Presiden.
“Kami berharap tuntutan atau warning dari kami ini diteruskan ke pusat, karena ini bagian dari perjuangan buruh seluruh Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, KBPBI Lampung menyampaikan 10 tuntutan yang menjadi pokok perjuangan buruh, yakni:
Aspirasi tersebut diterima Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Elly Wahyuni, Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung Ade Utami Ibnu, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu.
Elly Wahyuni menyatakan DPRD Lampung siap mengawal aspirasi tersebut melalui jalur kelembagaan dan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD agar tuntutan buruh dapat disampaikan kepada DPR RI.
“Buruh adalah ujung tombak kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Elly.
Ia juga menyampaikan bahwa perwakilan KBPBI Lampung akan diupayakan untuk dilibatkan dalam proses penyampaian surat usulan maupun tuntutan buruh kepada DPR RI.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung Ade Utami Ibnu menilai persoalan perlindungan tenaga kerja memiliki kaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, ia mendorong agar 10 tuntutan yang disampaikan KBPBI tidak berhenti sebagai aspirasi, tetapi dikawal dalam proses pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.
“Ada 10 poin yang tadi sudah disampaikan. Itu substansi yang harus ada dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Sepuluh poin ini menjadi konsep perjuangan kita dan harus masuk dalam undang-undang,” ujar Ade.
Ade juga menekankan pentingnya mengawal substansi, batas waktu pembahasan, hingga proses pengambilan keputusan dalam pembentukan regulasi tersebut. Ia menyebut 31 Oktober 2026 sebagai salah satu tenggat yang perlu mendapat perhatian.
“Kita harus kawal. Setelah ini saya akan sampaikan kepada Ketua DPRD. Ayo bareng-bareng ini kita sampaikan ke panitia yang menangani RUU ini,” katanya.
Ade juga membuka ruang bagi perwakilan buruh untuk membahas lebih rinci substansi RUU, termasuk mengkaji pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan tuntutan pekerja.
Pembahasan tersebut direncanakan berlangsung di Kantor DPW PKS Lampung. Hasil pembahasan selanjutnya akan disampaikan melalui jalur DPR RI maupun Kementerian Ketenagakerjaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu meminta seluruh aspirasi buruh terus dikawal hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Agus menegaskan, pembahasan regulasi ketenagakerjaan tidak boleh hanya berfokus pada proses pengesahan, tetapi harus memastikan substansi aturan benar-benar memberikan perlindungan bagi pekerja.
“Jangan hanya dikawal terkait ketuk palunya undang-undang itu, tetapi substansi isi daripada undang-undang tersebut,” ujarnya.
Menurut Agus, Pemprov Lampung sebelumnya juga telah menyampaikan aspirasi dan masukan dari kalangan pekerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan DPR RI. Penyampaian tersebut dilakukan melalui Pemprov Lampung dan ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Lampung atas nama gubernur.
Ia menjelaskan, pembentukan maupun perubahan undang-undang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah tetap memiliki peran sebagai pelaksana regulasi sekaligus penyampai aspirasi masyarakat di daerah.
Selain perlindungan dan kesejahteraan pekerja, Agus menyebut persoalan ketenagakerjaan juga berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Dalam hal pengawasan ketenagakerjaan, Agus menjelaskan kewenangan tersebut berada pada pemerintah provinsi sesuai pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ia menyebut Disnaker Lampung telah menerima sekitar 116 pengaduan terkait persoalan ketenagakerjaan. Seluruh pengaduan tersebut, kata Agus, diproses sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.
Agus berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serikat pekerja, pemerintah pusat, dan DPR RI terus diperkuat sehingga pembahasan regulasi ketenagakerjaan dapat menjawab berbagai persoalan yang dihadapi pekerja.
“Jadi ini harus dikawal betul,” pungkasnya.
Tidak ada komentar