PMII Bandar Lampung Minta Program MBG Dievaluasi, Soroti Transparansi dan Pengawasan

Bandar Lampung, Analityc.id – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bandar Lampung meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan program tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, dan bebas dari potensi penyimpangan.
‎
‎Ketua PC PMII Bandar Lampung, Topik Sanjaya, mengatakan Program MBG merupakan kebijakan yang memiliki tujuan baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, menurutnya, pelaksanaan program tersebut harus disertai tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
‎
‎”Program-program pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, pemerintah harus membuka ruang evaluasi yang objektif. Jangan sampai program besar justru menyisakan persoalan distribusi, efektivitas anggaran, hingga potensi penyimpangan,” kata Topik, Selasa (23/6/2026).
‎
‎Ia menilai keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat, melainkan juga dari kualitas implementasi, efektivitas pengawasan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
‎
‎Menurutnya, Program MBG perlu mendapatkan pengawasan yang ketat, terutama terkait kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta pengelolaan anggaran agar sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
‎
‎Selain menyoroti MBG, PMII Bandar Lampung juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Topik meminta pemerintah memastikan koperasi yang dibentuk benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan tidak sekadar menjadi proyek administratif.
‎
‎”Koperasi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan. Jangan sampai justru menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
‎
‎PMII juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperluas akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Namun demikian, Topik menegaskan bahwa kualitas pendidikan, kompetensi tenaga pendidik, ketersediaan fasilitas, serta keberlanjutan pembiayaan harus menjadi perhatian utama.
‎
‎”Jangan sampai program ini hanya menjadi pencitraan jangka pendek. Kualitas pendidikan dan keberlanjutan program harus benar-benar dijaga,” tegasnya.
‎
‎Lebih lanjut, Topik menyoroti masih maraknya praktik korupsi yang dinilai menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
‎
‎”Korupsi adalah musuh bersama bangsa. Sebesar apa pun anggaran negara disiapkan untuk rakyat, jika masih terjadi kebocoran akibat korupsi, maka cita-cita menghadirkan keadilan sosial akan sulit tercapai,” katanya.
‎
‎Karena itu, PMII Bandar Lampung mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, serta memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu.
‎
‎Sebagai organisasi mahasiswa, PMII menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif melalui kajian, advokasi, dan penyampaian gagasan yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta kemajuan bangsa.(Red)
‎
‎
‎