
BANDAR LAMPUNG, Analityc.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM FH Unila) mengecam keras dugaan tindak kekerasan seksual yang melibatkan seorang dosen di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (9/11/2026).
BEM FH Unila menilai dugaan kasus tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai masalah individual semata. Peristiwa ini menyangkut keamanan, perlindungan hak mahasiswa, integritas akademik, serta tanggung jawab institusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Ketua BEM FH Unila, M. Fachri Kusuma Jaya, menegaskan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi seluruh civitas akademika, bukan tempat terjadinya penyalahgunaan kewenangan maupun relasi kuasa.
Menurutnya, hubungan antara dosen dan mahasiswa harus dilandasi profesionalitas, etika akademik, serta tanggung jawab keilmuan. Karena itu, setiap dugaan tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual harus ditangani secara serius, objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih.
“Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Tidak boleh ada perlindungan terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, sekalipun memiliki jabatan atau kedudukan strategis di lingkungan kampus,” tegas Fachri.
Secara hukum, BEM FH Unila meminta penanganan dugaan kasus tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
BEM FH Unila secara khusus mendesak Rektor Universitas Lampung agar segera mengambil langkah konkret dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai ketentuan yang berlaku.
Bahkan, BEM FH Unila menilai pimpinan universitas harus melakukan evaluasi serius terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dan perlindungan warga kampus. Apabila ditemukan kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab institusional, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap kepemimpinan universitas.
Di sisi lain, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama. Universitas wajib menjamin kerahasiaan identitas korban, menyediakan pendampingan psikologis dan hukum, memastikan keamanan, serta menjamin hak-hak akademik korban tetap terpenuhi.
“Jangan sampai korban justru mendapatkan intimidasi, tekanan, diskriminasi, atau tindakan pembalasan karena berani menyampaikan laporan. Kampus harus hadir memberikan perlindungan, bukan membiarkan korban menghadapi persoalannya sendiri,” lanjutnya.
Selain mendesak penanganan yang tegas, BEM FH Unila juga meminta transparansi dari pihak universitas mengenai perkembangan pemeriksaan dan tindak lanjut kasus tersebut. Kepastian proses sangat penting agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap mekanisme penyelesaian internal kampus.
Menurut BEM FH Unila, menjaga nama baik universitas bukan berarti menutup-nutupi persoalan yang terjadi di lingkungan akademik. Justru, keberanian mengungkap dan menyelesaikan persoalan secara adil merupakan bukti integritas sebuah institusi pendidikan.
BEM FH Unila menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut hingga terdapat kejelasan, penyelesaian, dan pertanggungjawaban institusional.
“Kami mendesak agar setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan seksual, penyalahgunaan relasi kuasa, maupun praktik impunitas di lingkungan pendidikan,” tegas Fachri.
Ia menambahkan, kualitas sebuah universitas tidak hanya diukur dari prestasi akademik dan reputasi kelembagaannya, tetapi juga dari keberanian melindungi mahasiswa, menghormati martabat manusia, dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
BEM FH Unila menegaskan: kampus harus menjadi ruang aman bagi mahasiswa. Jangan biarkan kekerasan seksual dan penyalahgunaan relasi kuasa mencederai dunia pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dan klarifikasi dari pihak Universitas Lampung, Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak yang disebutkan dalam pemberitaan untuk menyampaikan hak jawab, hak koreksi, maupun klarifikasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Tidak ada komentar